Pemprov Kalteng Mantapkan Sinergi Daerah, Wagub Edy Pratowo Tekankan Pentingnya Optimalisasi PAD
Inews Kuala Kurun- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Hal ini tampak dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) se-Kalimantan Tengah yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (22/8/2025).
Rakor ini dihadiri langsung oleh Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, bersama unsur Forkopimda, Bupati/Wali Kota, Kepala OPD, hingga tokoh masyarakat. Agenda besar yang dibahas meliputi percepatan operasionalisasi Koperasi Merah Putih, strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanganan sampah dan kebakaran hutan/lahan (karhutla), hingga pengelolaan hutan adat.
Wagub Edy: PAD Jadi Kunci Kemandirian Daerah
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan pentingnya menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait optimalisasi PAD. Menurutnya, tahun 2025 menjadi momentum penting karena struktur anggaran daerah sedang mengalami efisiensi besar-besaran.
“Kita dituntut memperkuat fiskal daerah dengan memaksimalkan PAD. Kalteng memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, serta pajak daerah. Namun, realisasi penerimaan kita masih jauh dari potensi yang sebenarnya ada,” ujar Edy.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil Rakor 10 provinsi penghasil sumber daya alam, Kalteng berada di posisi ketiga setelah Kaltim dan Kalsel. Namun, penerimaan daerah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang langsung masuk ke pusat.
Karena itu, Pemprov Kalteng berencana mendorong dialog dengan Presiden agar ada kebijakan yang lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Baca Juga : Bisbul, Buah Mentega yang Kian Langka tapi Kaya Manfaat
Alokasi Anggaran Baru Mulai 2026
Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa mulai tahun 2026, arah pembangunan daerah akan lebih difokuskan pada penguatan PAD. Setiap kabupaten/kota rencananya akan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp100–150 miliar, sedangkan desa akan memperoleh Rp250–500 juta sebagai dukungan bagi pembangunan dari bawah.
“Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa mutlak diperlukan. Kalteng tidak boleh terus bergantung pada pemerintah pusat. Kemandirian fiskal harus kita bangun bersama,” kata Wagub menegaskan kembali arahan Gubernur.
Tantangan Fiskal Daerah
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, turut memberikan gambaran kondisi fiskal nasional yang semakin menekan ruang gerak daerah. Dalam Rancangan APBN 2026, belanja pemerintah pusat justru naik 16,1%, sedangkan Dana Transfer ke Daerah turun 29,3%.
“Kondisi ini mempersempit ruang fiskal daerah. Jika hanya mengandalkan pusat, maka daerah akan sulit berkembang,” jelas Leonard.
Ia juga mengingatkan bahwa menaikkan pajak dan retribusi secara agresif bukan solusi. Sebaliknya, pemerintah daerah harus melakukan intensifikasi pajak dengan pendekatan yang lebih cerdas, terutama pajak kendaraan bermotor dan sektor usaha potensial. Selain itu, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) didorong agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan daerah.
Harapan untuk Masa Depan Kalteng
Rakor ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi bagi seluruh kepala daerah se-Kalteng dalam menghadapi tantangan fiskal dan pembangunan ke depan. Dengan pengelolaan PAD yang lebih maksimal, Kalteng diharapkan bisa lebih mandiri, tidak terlalu bergantung pada transfer pusat, sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Langkah ini bukan hanya soal angka di APBD, tapi juga tentang kemandirian, keadilan, dan masa depan Kalteng sebagai daerah yang kaya sumber daya alam namun tetap menyejahterakan rakyatnya,” pungkas Edy.
