Potensi BBM di Kalteng Capai Rp 3 Triliun, Baru Tergarap Rp 1,2 Triliun
Wagub Edy Pratowo Dorong Pembangunan Depo Lokal untuk Tingkatkan PAD
Inews Kuala Kurun- Kalimantan Tengah (Kalteng) ternyata menyimpan potensi besar dari sektor Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika dikelola secara optimal, nilainya bisa menembus Rp 3 triliun per tahun. Sayangnya, hingga kini yang benar-benar tergarap baru sekitar Rp 1,2 triliun saja.
Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, saat menghadiri agenda koordinasi pembangunan, Rabu (27/8/2025). Ia menegaskan, peluang ini seharusnya bisa menjadi salah satu sumber utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalteng.
Perusahaan Besar Masih Ambil Pasokan dari Luar Daerah
Menurut Edy, salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan BBM di Kalteng adalah karena perusahaan-perusahaan besar masih mengambil pasokan BBM dari luar daerah.
“Potensi BBM kita di Kalteng sebenarnya bisa mencapai Rp 3 triliun. Sayangnya, sekarang baru mampu Rp 1,2 triliun. Salah satu contohnya, perusahaan besar seperti Sinarmas masih mengambil BBM dari luar Kalteng,” jelas Edy.
Kondisi ini dinilai merugikan daerah. Pasalnya, dana yang seharusnya bisa berputar di Kalteng justru lari ke provinsi lain. Padahal, Kalteng sendiri merupakan daerah dengan aktivitas industri perkebunan dan pertambangan yang cukup besar sehingga kebutuhan BBM sangat tinggi.
Baca Juga : Polsek Gumas Turun ke Lapangan, Sosialisasi Cegah Premanisme hingga ke Pemukiman
Dorongan Bangun Depo BBM di Kalteng
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalteng berencana mendorong pembangunan depo-depo BBM di berbagai wilayah strategis. Dengan adanya depo lokal, maka perusahaan tidak perlu lagi mengambil pasokan dari luar daerah.
“Kalau depo-depo bisa dibangun di Kalteng, kontribusi PAD akan semakin nyata. Daerah tidak hanya jadi pasar, tapi juga punya kendali atas distribusi energi,” tegas Edy.
Langkah ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, memperkuat rantai distribusi energi, sekaligus mendongkrak pemasukan daerah.
Pajak Belum Berpihak ke Provinsi
Selain soal BBM, Edy juga menyinggung masalah lain yang tak kalah penting, yakni sistem pembagian pajak yang dinilai kurang adil bagi Pemprov.
“Sekarang posisi Provinsi Kalteng sangat tidak diuntungkan. Dari pajak opsen dan lainnya, 70 persen itu masuk ke kabupaten/kota, sementara provinsi hanya kebagian 30 persen,” ungkapnya.
Dampaknya, APBD kabupaten/kota mengalami lonjakan signifikan. Misalnya Kabupaten Kapuas yang kini punya APBD mencapai Rp 4 triliun, Muara Teweh sebesar Rp 3 triliun, serta Murung Raya lebih dari Rp 2 triliun.
Sementara itu, Pemprov harus berjuang keras mencari terobosan agar tidak tertinggal dalam mengelola pembangunan di tingkat provinsi.
Strategi Pemprov: Bagi Kalteng Jadi Tiga Zona Besar
Untuk mengoptimalkan koordinasi dan pemerataan pembangunan, Pemprov Kalteng tengah menyiapkan strategi dengan membagi wilayah provinsi menjadi tiga zona besar.
Edy menjelaskan, pembagian zona ini akan mempermudah koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama di wilayah timur Kalteng yang kerap terkendala akses.
“Dengan koordinasi yang lebih kuat, perusahaan dan sektor lain bisa lebih banyak memberi kontribusi untuk daerah. Kita ingin semua wilayah mendapat perhatian yang sama,” terangnya.
Kemandirian Fiskal Jadi Target Utama
Edy menegaskan, semua langkah tersebut merupakan bagian dari strategi besar Pemprov untuk memperkuat kemandirian fiskal. Tidak hanya mengandalkan transfer pusat, Kalteng harus bisa berdiri di atas kaki sendiri lewat pengelolaan potensi daerah.
“Intinya, Pemprov tidak tinggal diam. Kita terus mencari terobosan agar PAD meningkat. Mulai dari optimalisasi BBM lokal, koordinasi lintas daerah, hingga mendorong penataan sistem pajak yang lebih adil,” pungkasnya.
