Kasus Korupsi Immanuel “Noel” Ebenezer: Air Mata, Rp81 Miliar, dan Dua Jabatan yang Ambyar
Inews Kuala Kurun- Nama Immanuel Ebenezer Gerungan atau akrab disapa Noel mendadak jadi sorotan nasional. Sosok yang sebelumnya dikenal vokal, kritis, dan pendukung setia Presiden Prabowo Subianto ini kini harus duduk di kursi pesakitan KPK. Penangkapan Noel bukan sekadar kasus hukum biasa, tapi juga menjadi ujian serius bagi pemerintahan Prabowo yang tengah berusaha menjaga citra bersihnya.
Tangis di Gedung KPK
Jumat (22/8/2025), suasana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, mendadak hening. Noel, yang kala itu masih menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), digiring petugas KPK dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi oranye. Sesekali ia mengusap air mata di balik kacamata tebalnya.
Dalam konferensi pers, KPK mengumumkan Noel bersama 10 tersangka lain terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Meski menangis, Noel sempat mengepalkan tangan ke arah wartawan. “Saya tidak di-OTT. Ini bukan pemerasan seperti yang digembar-gemborkan,” tegasnya.
Baca Juga : TNI-Polri di Gunung Mas Gelar Patroli Gabungan, Warga Merasa Lebih Aman
Skandal Rp81 Miliar
Ketua KPK Setyo Budiyanto membeberkan modus operandi kasus ini. Tarif penerbitan sertifikat K3 yang seharusnya Rp275 ribu dibengkakkan menjadi Rp6 juta. Selisih dana itu kemudian mengalir ke sejumlah pejabat Kemnaker. Dalam enam tahun terakhir (2019–2025), total dugaan aliran dana mencapai Rp81 miliar.
Dana itu digunakan untuk pembelian aset, kendaraan mewah, setoran tunai, hingga penyertaan modal ke perusahaan yang terafiliasi jasa pelatihan K3. Noel sendiri disebut menerima aliran dana Rp3 miliar pada Desember 2024.
Sejumlah nama lain yang ikut dijerat KPK antara lain Dirjen Binwasnaker Fahrurozi, Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto, Koordinator Kelembagaan K3 Irvian Bobby Mahendro, hingga pihak swasta PT KEM Indonesia.
Kekayaan Fantastis
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Januari 2025, Noel tercatat memiliki harta Rp17,6 miliar. Asetnya meliputi lima bidang tanah dan bangunan di Depok dan Bogor, lima unit kendaraan termasuk Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, Alphard, hingga motor Ducati Scrambler.
Dalam kasus ini, KPK telah menyita 24 kendaraan bermotor terkait dugaan pemerasan, mulai dari Toyota Corolla Cross hingga Nissan GTR, serta sejumlah motor Ducati mewah.
Karier Melesat, Jatuh Seketika
Perjalanan hidup Noel cukup dramatis. Pria kelahiran Riau, 22 Juli 1975 ini pernah bekerja sebagai driver ojek online pada 2016. Ia lalu membentuk kelompok relawan Jokowi pada Pilpres 2019, sebelum beralih mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Tahun 2021 Noel diangkat menjadi Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia. Pada Oktober 2024 ia dilantik Presiden Prabowo sebagai Wamenaker dan sempat meluncurkan aplikasi Laboranyawamen.id untuk pengaduan pekerja. Juni 2025 ia kembali menjabat Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
Namun, semuanya runtuh dalam sekejap. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Noel resmi diberhentikan dari jabatan Wamenaker dan Komisaris PT Pupuk Indonesia. “Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.
Citra Pemerintahan Prabowo Tergores
Pengamat politik Fernando Emas menyebut penangkapan Noel “mencoreng wajah pemerintahan Prabowo” dan mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Sementara Agung Baskoro menilai kasus ini menjadi bukti adanya problem serius di birokrasi pelayanan publik.
Keduanya sepakat bahwa digitalisasi layanan publik serta penguatan pengawasan internal harus dipercepat untuk menutup celah korupsi.
Pelajaran Mahal
Kasus Noel adalah potret klasik bagaimana kekuasaan, uang, dan jabatan bisa menggoda siapa saja. Dari driver ojol hingga Wamenaker, perjalanan Noel sejatinya menjadi inspirasi. Namun kini, ia menjadi simbol peringatan bahwa integritas tak bisa ditawar.
Bagi Presiden Prabowo, kasus ini menjadi alarm penting untuk menegaskan komitmen pemberantasan korupsi di awal masa pemerintahannya. Publik menanti reshuffle kabinet dan langkah tegas berikutnya untuk membersihkan “Serakahnomics” dari lingkaran kekuasaan.
